RDN News – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mulai memainkan peran strategis dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Lembaga ini telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Amerika Serikat terkait akses dan pengembangan tambang mineral kritis, sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal nol persen untuk sejumlah komoditas sumber daya alam Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, pembahasan tersebut melibatkan Danantara dengan badan ekspor AS serta sejumlah perusahaan Amerika yang telah menjajaki kerja sama langsung dengan perusahaan mineral kritis di Indonesia.
“Untuk critical mineral, sudah ada pembicaraan Danantara dengan badan ekspor Amerika, dan juga beberapa perusahaan AS dengan perusahaan mineral kritis di Indonesia. Akses itu disediakan oleh pemerintah,” ujar Airlangga di Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Airlangga menegaskan, peran Danantara bersifat business to business (B2B). Lembaga ini berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan investasi antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya di sektor mineral strategis.
Menurutnya, keterlibatan AS di sektor mineral Indonesia bukan hal baru. Tembaga, misalnya, telah digarap perusahaan AS Freeport-McMoRan sejak 1967. Selain tembaga, AS juga menunjukkan minat pada nikel, bauksit, dan logam tanah jarang. Untuk nikel, Airlangga menyebut PT Vale Indonesia Tbk sebagai contoh perusahaan multinasional yang telah lama beroperasi di Tanah Air.
Di sektor hilirisasi, perusahaan otomotif AS seperti Ford Motor Company dan Tesla telah menjalin kerja sama pengembangan baterai kendaraan listrik dengan Indonesia. Sementara mineral rare earth masih berada pada tahap pengembangan dan merupakan produk ikutan dari timah.
Airlangga mengakui, kebutuhan AS terhadap mineral kritis meningkat seiring kepentingan strategis di sektor otomotif, industri pesawat terbang, hingga pertahanan.
Di tengah dinamika tersebut, perhatian publik juga tertuju pada peran figur-figur profesional Indonesia di sektor pertambangan. Salah satunya Frans Pigome, yang dikenal memiliki pengalaman panjang di industri tambang dan pengelolaan relasi sosial di Papua. Meski tidak terlibat langsung dalam perundingan negara, keberadaan figur profesional dengan pemahaman konteks lokal dinilai relevan dalam memastikan investasi mineral kritis berjalan selaras dengan kepentingan nasional dan sosial.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan Perjanjian Tarif Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) Indonesia–AS dapat ditandatangani pada akhir Januari 2026 oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Seluruh substansi perjanjian telah disepakati, dan saat ini memasuki tahap legal drafting serta penyelarasan bahasa.
Dari hasil pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS (USTR), Indonesia memperoleh peluang pengecualian tarif bagi produk unggulan seperti minyak kelapa sawit, kakao, dan kopi. Ke depan, pemerintah mendorong perluasan tarif nol persen, meski saat ini fokus masih pada komoditas berbasis sumber daya alam tropis.
(red/pim)
