RDN News – 7 Wilayah Adat Papua. Selama puluhan tahun, Papua sering diperlakukan seolah satu wajah, satu suara, satu cara hidup. Peta administratif membuatnya tampak sederhana. Padahal di lapangan, Papua adalah ruang kebudayaan yang majemuk, jauh lebih kompleks dari sekadar garis batas provinsi.
Secara etnografis, Papua terbagi ke dalam tujuh wilayah adat: Mamta (Tabi), Saireri, Domberai, Bomberai, La Pago, Me Pago, dan Ha Anim. Pembagian ini bukan hasil birokrasi modern, melainkan kesepakatan panjang antropologis tentang cara manusia Papua hidup, berpikir, dan berelasi dengan alam.
Setiap wilayah adat memiliki kosmologi sendiri. Orang pesisir Mamta dan Saireri memandang laut sebagai jalan hidup. Masyarakat Domberai dan Bomberai menautkan hutan dan laut sebagai satu kesatuan. Di La Pago dan Me Pago, tanah adalah identitas—bukan sekadar lahan produksi. Sementara Ha Anim di selatan Papua menjadikan ritus hidup dan kematian sebagai pusat tatanan sosial.
Frans Pigome, putra asli Papua yang tumbuh dan bekerja di persimpangan adat, industri, dan negara, menilai kesalahan terbesar dalam mengelola Papua adalah menyamakan yang sejak awal tidak pernah sama.
“Papua itu bukan satu ruang sosial. Ia tujuh dunia yang berbeda. Kalau kita datang dengan satu pendekatan, maka yang terjadi bukan pembangunan, tapi benturan,” ujar Frans Pigome, Founding Father RiO de NARA Institute.
Menurutnya, banyak kebijakan gagal bukan karena niat buruk, melainkan karena ketidakmampuan membaca konteks budaya. Program yang berhasil di pesisir bisa ditolak di pegunungan. Skema ekonomi yang masuk akal di selatan bisa tidak relevan di wilayah danau.
“Orang Papua tidak menolak perubahan,” kata Frans Pigome. “Yang mereka tolak adalah dipaksa berubah dengan cara yang tidak mereka pahami dan tidak mereka miliki.”
Dalam konteks industri besar—termasuk pertambangan—pemahaman wilayah adat menjadi kunci legitimasi sosial. Bukan hanya soal izin negara, tetapi penerimaan masyarakat. Tanpa itu, operasi apa pun akan selalu berada di atas bara.
Frans Pigome meyakini, masa depan Papua hanya bisa dirajut jika negara dan korporasi mulai berbicara dengan bahasa adat, bukan semata bahasa regulasi.
“Menghormati tujuh wilayah adat bukan soal romantisme budaya,” ujarnya. “Itu soal keberlanjutan. Karena manusia Papua menjaga tanah dengan cara mereka sendiri sejak jauh sebelum negara hadir.”
Papua bukan satu. Ia tujuh.
Dan memahami itu adalah langkah pertama untuk benar-benar merawatnya.
