Papua kembali disebut. Kali ini bukan soal konflik, bukan pula soal pemekaran, melainkan perkebunan sawit—yang digadang-gadang sebagai bagian dari strategi energi nasional. Kalimatnya terdengar teknokratis. Tapi dampaknya, jika keliru, bisa sangat manusiawi.
Di Manokwari, Cheroline Chrisye Makalew angkat suara. Nada bicaranya tidak reaktif, tapi tegas. Ia menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto soal pengembangan sawit di Papua untuk menopang produksi bahan bakar. Bagi Cheroline, Papua bukan papan catur kebijakan energi. Papua adalah ruang hidup.
“Papua bukan lahan kosong,” kata Cheroline. Kalimat sederhana, tapi menghentak. Di baliknya ada masyarakat adat, hutan tropis terakhir, dan ekosistem yang selama ini menjadi benteng ekologis Indonesia—bahkan dunia. Ketika sawit masuk tanpa kajian mendalam, sejarah menunjukkan satu pola berulang: deforestasi, konflik agraria, ketimpangan, dan kerusakan lingkungan.
Yang membuatnya ironis, menurut Cheroline, keadilan energi di Papua sendiri belum tuntas. BBM satu harga belum sepenuhnya merata. Gas subsidi belum dirasakan semua warga. Minyak dan gas sudah puluhan tahun dieksploitasi, namun manfaatnya tak sebanding dengan kerusakan. Lalu mengapa jawabannya harus ekspansi sawit?
Di sini, kritiknya menjadi lebih mendasar. Jika pemerintah berbicara tentang masa depan dan kedaulatan energi, mengapa imajinasinya berhenti pada sawit—tanaman monokultur dengan dampak ekologis serius? Cheroline mendorong keberanian lain: energi surya, angin, air, hingga bioenergi berbasis komunitas. Energi yang tumbuh bersama warga, bukan di atas mereka.
Sebagai wakil rakyat, ia menutup dengan satu syarat yang tak bisa ditawar: partisipasi publik. Papua tidak bisa diputuskan dari Jakarta semata. Masyarakat adat, akademisi, gereja, tokoh lokal, dan masyarakat sipil harus dilibatkan. Tanpa itu, pembangunan hanya akan meninggalkan luka baru—di tanah yang terlalu sering menanggung beban kebijakan.
Papua tidak menolak masa depan.
Papua hanya menuntut masa depan yang adil.
