RDN News – Jalan Panjang Ketangguhan Iklim Papua. Papua kerap dibicarakan sebagai masa depan Indonesia. Kaya hutan, kaya air, kaya biodiversitas. Namun di balik itu, Papua juga menyimpan kerentanan yang tidak kecil—terutama ketika perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan pembangunan yang tergesa saling bertemu di satu ruang yang sama.
Isu itu mengemuka dalam sesi khusus Papua pada WRI Indonesia 1st Young Environmental Scientists (YES) Conference 2025 yang digelar di Jakarta, 2–3 Desember 2025. Dengan tema “Papua’s Pathways to Climate Resilience: Lessons from its Land and People”, forum ini mempertemukan peneliti, pembuat kebijakan, dan komunitas untuk membaca Papua secara lebih jernih: bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang menentukan arah masa depannya sendiri. pasted
Dalam pidato kunci, Velix Wanggai, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, menekankan pentingnya dialog berbasis data antara pusat dan daerah. Ia mengakui bahwa menyatukan pandangan lintas pemerintahan bukan perkara mudah, terutama di tengah dinamika politik lokal. Namun mandat UU No. 2 Tahun 2021, menurutnya, justru membuka peluang untuk mengelola Papua secara lebih terpadu dan berjangka panjang—bukan tambal sulam. Ia mendorong riset-riset Papua agar tidak terkungkung di lokalitas, tetapi masuk dalam percakapan nasional dan global.
Dari sisi pembangunan manusia, Agus Sumule dari Universitas Papua menyajikan angka yang membuat forum terdiam. Papua masih membutuhkan sekitar 20 ribu guru berkualitas, sementara 21 persen guru belum tersertifikasi. Tantangan ini kian mendesak jika melihat proyeksi 1 juta anak Papua pada 2030 yang membutuhkan akses pendidikan. Empat arah yang ia tawarkan tegas: menjangkau Orang Asli Papua di kampung-kampung, membangun sekolah di semua jenjang, meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, serta memastikan pendanaan berkelanjutan. “Papua harus pintar,” katanya—sebuah kalimat sederhana dengan beban masa depan yang berat.
Perspektif masyarakat adat dan gender disampaikan Katarina Mariana Yass dari Majelis Rakyat Papua Selatan. Ia mengingatkan bahwa bagi orang Papua, hutan bukan sekadar ruang hijau, melainkan mama—sumber pangan, obat, dan kehidupan. Ketika hutan rusak, perempuan adalah kelompok pertama yang menanggung dampaknya. Maka, perlindungan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari perlindungan perempuan dan komunitas adat.
Cerita paling nyata datang dari akar rumput. Rori Marwani Subaing dari LEKAT Papua memaparkan kondisi Kampung Yoboi di Danau Sentani—kampung wisata berprestasi nasional, namun kini menghadapi krisis air bersih akibat banjir bandang dan sedimentasi. Warga harus mendayung ke tengah danau demi air layak konsumsi. Di sini, perubahan iklim tidak hadir sebagai teori, melainkan sebagai kesulitan harian.
Gambaran besar dipertegas oleh Briantama Asmara dari WRI Indonesia. Papua berada di persimpangan pasca pemekaran wilayah. Tanpa perencanaan matang, provinsi baru berisiko memilih jalur ekonomi ekstraktif demi pendapatan cepat, meninggalkan ekonomi restoratif yang justru lebih sejalan dengan peran masyarakat adat sebagai penjaga iklim global. Ia menekankan pentingnya pengakuan wilayah adat dan kebijakan berbasis riset melalui inisiatif Tanah Papua Delivery Unit.
Baca Juga: Memimpin Timur Sebuah Tanggung Jawab
Satu benang merah mengikat semua paparan itu: ketangguhan iklim Papua tidak bisa dilepaskan dari manusianya. Pendidikan, hak adat, perempuan, dan tata kelola sumber daya adalah satu ekosistem. Membangun Papua berarti memastikan mereka yang paling dekat dengan tanah, hutan, dan air tidak ditinggalkan atas nama pembangunan. (red/adr)
